PEMERINTAH AS RETAS KOMPUTER – SETOP PERUBAHAN UU 41

Apakah UU 41 dan pengaruhnya bagi Anda, yang tinggal di luar AS?

UU 41 memberi hak pada hakim pengadilan federal untuk menerbitkan surat perintah penggeledahan dan penyitaan bagi penegak hukum. Namun aturan ini memuat pembatasan yang jelas: adalah penting bagi pemerintah untuk mendapatkan surat perintah dari hakim di wilayah hukum tempat mereka akan melaksanakan pencarian, kecuali dalam situasi tertentu. Amandemen pada UU 41 akan menihilkan pembatasan tersebut, mengizinkan pemerintah untuk menerapkan surat perintah dalam satu yurisdiksi guna melakukan pencarian dari jarak jauh pada komputer yang berlokasi di lain tempat. Perubahan ini akan berlaku:

1. Ketika seseorang menggunakan "sarana teknologi" untuk menyembunyikan lokasi dari komputernya; atau
2. Ketika memeriksa botnet, menyebabkan kerusakan komputer yang berlokasi di 5 atau lebih wilayah.

50 organisasi —termasuk kelompok untuk kepentingan publik, penyedia alat privasi, dan Perusahaan-perusahaan internet —telah bergabung menyerukan menolak perubahan pada UU 41. vpnMentor berkoordinasi dengan noglobalwarrants.org memimpin upaya global menarik kembali usul perubahan UU 41. Meskipun noglobalwarrants.org memfokuskan pada penduduk AS, meminta mereka untuk menghubungi perwakilan kongres mereka, sangat penting adanya kesadaran global terhadap UU ini, sebab pemerintah AS akan dengan bebas meretas pengguna global yang menggunakan VPN atau peramban Tor. Karena itulah mengapa kami menerjemahkan "call to action" yang asli ke dalam 26 bahasa dan berusaha keras menyebarkannya secara global.

Apanya yang salah dengan perubahan pada UU 41?

Perubahan pada UU ini akan meningkatkan secara dramatis frekuensi petugas penegak hukum meretas komputer kita. Ini karena perubahan tersebut akan memberi kuasa hampir semua hakim pengadilan federal di suatu negara untuk menerbitkan surat perintah tersebut. Petugas hukum mendapat kebebasan untuk, mencari hakim yang paling cocok dengan penuntut atau secara teknis paling naif di Amerika Serikat untuk menandatangani surat perintah yang berbahaya tersebut.

Dengan perubahan ini, para hakim di hampir seluruh wilayah AS dapat mengesahkan petugas hukum untuk mencari atau meretas dari jarak jauh komputer seseorang sekiranya teknologi proteksi privasi menyembunyikan lokasi komputer mereka. Ini berarti mereka yang peduli dengan privasi kemungkinan besar akan dirugikan dengan perubahan UU ini.

Dalam banyak kejadian, hakim pengadilan mungkin secara tidak sadar menandatangani surat perintah atas komputer yang berada di seluruh penjuru dunia, bukan hanya di Amerika Serikat saja, tanpa menghiraukan perlindungan hukum di negara lain.

Perubahan UU ini juga memikat petugas hukum untuk meminta satu surat perintah untuk mencari beribu-ribu komputer— selain melanggar proteksi Amandemen Keempat Konstitusi AS dan undang-undang internasional hak asasi manusia.

Meretas—secara sembunyi-sembunyi membobol komputer, menyalin data, menghapus data, atau mengeksekusi kode—dapat berdampak sangat buruk bagi pengguna dan perangkat mereka. Petugas pemerintah sesungguhnya bisa lebih berakibat buruk bagi komputer pengguna yang tidak berdosa selama investigasi botnet daripada botnet itu sendiri. Bila Kongres benar-benar mengambil langkah ekstrim dengan mengizinkan pemerintah meretas, haruslah dibatasi dengan sangat kapan tindakan tersebut diperbolehkan dan perlindungan yang jelas bagi para pengguna sesuai dengan Konstitusi AS dan hukum internasional.

Bila Kongres AS tidak bertindak, pembaruan UU ini akan berlaku efektif mulai 1 Desember 2016. Itulah mengapa kami harus menyuarakan dan menolak perubahan UU ini. Bagikan artikel ini di jaringan sosial dan blog Anda. Bagikan di Facebook! atau Tweet

Peringkat

Penyedia

Skor Kami

Diskon

Buka situs

1

9.9 /10

9.9 Skor Kami

Hemat 49%!

Lihat lebih lanjut

2

9.2 /10

9.2 Skor Kami

Hemat 78%!

Lihat lebih lanjut

3

9.7 /10

9.7 Skor Kami

Hemat 84%!

Lihat lebih lanjut